Bidang Perhubungan Udara

Visi
“Penyediaan Pelayanan dan Jasa Transportasi Udara yang handal, sebagai urat nadi kehidupan dan sarana pemersatu dan penghubungan antar wilayah dan pulau di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”.

Misi

  1. Mewujudkan pelayanan sistem transportasi yang efektif dan efisien.
  2. Menjadikan bandar udara sebagai gerbang perekonomian kawasan hinterland.
  3. Memajukan daerah-daerah yang terisolir.

Tugas Pokok
Bidang Perhubungan Udara Dishubkomintel Aceh mempunyai tugas pokok yaitu Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan bandar udara, angkutan udara, keselamatan penerbangan, sistem operasi dan navigasi udara, perawatan fasilitas bandar udara serta pembinaan asosiasi sub sektor perhubungan udara tingkat provinsi.

Fungsi
Bidang Perhubungan Udara Dishubkomintel Prov. NAD memiliki beberapa fungsi diantaranya :

  1. Pengawasan dan pengendalian kelancaran angkutan udara;
  2. Ppengawasan dan pengendalian operasional dan keselamatan penerbangan;
  3. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan bandar udara;
  4. Pembinaan terhadap asosiasi sub sektor perhubungan udara;
  5. Pengawasan dan pengendalian sertifikasi kelaikan udara;
  6. Pengawasan dan pengendalian telekomunikasi, navigasi dan listrik;
  7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan Udara; dan
  8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan Sasaran
Tujuan Sasaran Bidang Perhubungan Udara

  1. Mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran Gubernur Aceh dan Kepala Dinas Perhubungan dan Komintel Aceh.
  2. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan bandar udara, angkutan udara, keselamatan penerbangan, sistem oprasi dan navigasi udara, perawatan fasilitas bandar udara serta pembinaan asosiasi sub sektor perhubungan udara tingkat provinsi.

Kewenangan
Bidang Perhubungan Udara Dishubkomintel Prov. NAD memiliki beberapa kewenangan diantaranya :

  1. Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah.
  2. Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah, meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fisikal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.
  3. Pemerintah menetapkan norma, standar, dan prosedur serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Kebupaten/kota.
  4. Pemerintah Kabupaten / Kota berwenang mengelola pelabuhan dan Bandar udara Umum yang dikelola oleh Pemerintah sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disahkan
  5. Pemerintah, Pemerintah Aceh dan / atau Pemerintah Kabupaten / Kota dapat membangun pelabuhan dan Bandar udara umum di Aceh.
  6. Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara yang dibangun oleh Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota, dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota.
  7. Pelabuhan dan Bandar udara umum yang pada saat Undang – undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di undangkan, dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikerjasamakan pengelolaannya dengan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
  8. Kerja sama pengelolaannya, dapat berbentuk perusahaan patungan yang dilaksanakan sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang berlaku.
  9. Penyerahan prasarana, pendanaan, personil dan dokumen yang berkaitan dengan pelabuhan dan bandar udara umum dari Pemerintah kepada pemerintah kabupaten/kota di Aceh dilakukan paling lambat pada permulaan tahun anggaran 2008.