Bidang Perhubungan Darat

Tugas Pokok
Melakukan penetapan sistem jaringan dan simpul perhubungan darat, pembangunan, pemeliharaan fasilitas dan rambu lalu lintas pada jalan nasional, provinsi dan lintas kabupaten/kota, pengendalian dan pengawasan manajemen angkutan orang dan barang provinsi dan lintas Kabupaten/kota, penyuluhan dan bimbingan keselamatan, analisa kecelakaan dan pencegahan daerah rawan kecelakaan, pembinaan sekolah mengemudi dan kelaikan sarana angkutan perhubungan darat.

Fungsi

  1. Penetapan sistem jaringan dan simpul perhubungan darat,
  2. Pemeliharaan fasilitas dan rambu lalu lintas pada jalan Nas, Prov, Kab/Kota.
  3. Pengendalian dan pengawasan manajemen angkutan orang&barang
  4. Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan
  5. Analisa kecelakaan dan Pencegahan daerah Rawan Kecelakaan,
  6. Pembinaan sekolah mengemudi
  7. Kelaikan sarana angkutan darat
  8. Penyediaan infrastruktur sarana dan Prasarana Perhubungan.

Kewenangan
Ada beberapa kewenangan di Bidang Perhubungan Darat diantaranya Izin Trayek AKDP, Rekomendasi Izin Trayek AKAP, Izin Angkutan Barang, Izin Angkutan Khusus, Sarana dan Prasarana Angkutan.

Bidang Pemerintahan
Pelayanan
Izin Trayek AKDP

  1. Load Factor > 70 %.
  2. Keperintisan.
  3. Izin Trayek Baru (Izin Prinsip – Izin Definitif).
  4. Perpanjangan Izin Trayek.
  5. Perluasan Trayek dan Penambahan Kendaraan.
  6. Peremajaan Kendaraan

Rekomendasi Izin Trayek AKAP.
Izin Trayek Baru (Rekomendasi Dishub Provinsi – Izin Prinsip – Izin Definitif).

  1. Perpanjangan Izin Trayek.
  2. Perluasan Trayek dan Penambahan Kendaraan.
  3. Peremajaan Kendaraan

Penerbitan Kartu Pengawasan (KPS)

  1. Perorangan
  2. Badan Usaha
  3. Laadbak Tertutup
  4. Kartu Tanda Operasi (KTO)
  5. Kartu Daftar Usaha (KDU)

Izin Angkutan Barang

  1. Perorangan
  2. Badan Usaha
  3. Laadbak Tertutup
  4. Kartu Tanda Operasi (KTO)
  5. Kartu Daftar Usaha (KDU).

Izin Angkutan Khusus

  1. Angkutan Barang Berbahaya dan Beracun (B3)
  2. Angkutan Alat Berat
  3. Dispensasi Kelas Jalan

Surat Keterangan Kaca Gelap.

1. Sertifikat Uji Tipe Kendaraan Bermotor.
2. Kendaraan Baru.
3. Perubahan Bentuk dan Jenis.
4. Surat Keterangan Pemeriksaan Kendaraan Dinas
5. Surat Persetujuan Pengoperasian Angkutan Penyeberangan Lintas Dalam Provinsi.
6. Rekomendasi Lokasi, Rancang Bangun dan Pengoperasian Terminal Tipe A.
7. Penetapan Lokasi, Pengesahan Rancang Bangun dan Izin Operasi Terminal Tipe B.

Operasional

  1. Angkutan Lebaran.
  2. Angkutan Masa Kedaruratan.
  3. Angkutan Keperintisan.
  4. Angkutan Masyarakat/Tamu Daerah Khusus.
  5. Pelayanan Angkutan VIP.
  6. Pengawasan Laik Jalan Kendaraan Bermotor.
  7. Pengawasan Muatan Angkutan Barang.
  8. Pengawasan Perizinan Angkutan Penumpang.
  9. Pengawasan Lintas Operasi Angkutan Barang
  10. Pengawasan Operasional Angkutan Penyeberangan.
  11. Pengawasan Operasional Simpul Transportasi (Terminal dan Pelabuhan Penyeberangan).
  12. Penelitian Kecelakaan Lalu Lintas (UPK).
  13. Kawasan Tertib Angkutan Umum.
  14. Penelitian Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas.
  15. Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT).
  16. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRL).
  17. Penyuluhan Tertib Lalu Lintas, Pengusahaan, Angkutan dan Keselamatan Jalan.
  18. Penetapan dan Pengawasan Tarif Angkutan Darat.
  19. Membantu kelancaran keberangkatan dan Kedatangan Angkutan Haji Embarkasi Banda Aceh.

Strategis

  1. Menyusun kebijakan dibidang transportasi darat dalam rangka pengembangan sektor-sektor lainnya.
  2. Melakukan kajian dan analisa pengembangan lintasan pelayanan jasa angkutan.
  3. Melakukan kajian dan pengembangan sistem pelayanan dan operasional transportasi darat.
  4. Melakukan koordinasi teknis dibidang perhubungan darat
  5. Melakukkan studi dan seminar teknis dibidang pengembangan transportasi darat

Pembinaan

  1. Pembinaan Pengujian Kendaraan Bermotor.
  2. Pembinaan Operasional LLAJ Kab/Kota.
  3. Pembinaan Pengelolaan Terminal Penumpang dan Barang
  4. Pembinaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
  5. Pembinaan Lalu Lintas Perkotaan.
  6. Pembinaan Pengelolaan Pelabuhan SDP.
  7. Pembinaan Sistem Pentarifan.
  8. Pembinaan Sistem Retribusi dan Jasa di Pelabuhan SDP.
  9. Pembinaan dan Peningkatan Keselamatan Jalan.
  10. Pembinaan SDM (PPNS dan Penguji).
  11. Pembinaan Angkutan Perkeraapian.
  12. Pembinaan Kemitraan (Organda).

Bidang Pembangunan
Sarana Angkutan

  1. Kapal Penyeberangan.
  2. Kapal Danau.
  3. Kapal Sungai.

Prasarana Angkutan

  1. Terminal Angkutan Penumpang dan Barang.
  2. Halte
  3. Pelabuhan Penyeberangan
  4. Pelabuhan Sungai
  5. Pelabuhan Danau

Fasilitas Keselamatan Kendaraan

  1. Gedung Pengujian
  2. Jembatan Timbang

Perlengkapan Jalan

  1. Rambu Lalu Lintas
  2. Marka Jalan
  3. Guard Rail
  4. Traffic Light
  5. Delineator